Jalan Berliku MOBNAS

Oleh: Mukharom*

Rencana pengembangan mobil nasional (mobnas) dengan menggandeng Proton asal Malaysia terus menuai kecaman. Kebijakan tersebut tidak layak diteruskan karena hanya merupakan proyek akal-akalan yang tidak jelas. (sindo/9/2/2015)

Indonesia negara besar, sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk terbesar di Asia, itu merupakan modal potensial bagi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita memiliki mobil nasional (mobnas). Kita masih ingat ketika Presiden Jokowi masih menjabat Walikota Solo, dia perrnah bercita-cita membesarkan Esemka, setelah menjabat gubernur dan sekarang menjadi Presiden, kita tidak lagi mendengar gaung Esemka, dan cita-cita Presiden pun terkubur dengan rencana pengembangan mobil nasional (mobnas) yang digagas PT Adi Perkasa Citra Lestari milik AM Hendropriyono dengan Proton asal Malaysia.

Menilik lika-liku perjalanan panjang mobil nasional (mobnas) Indonesia, berawal pada tahun 1970-an dimana pada waktu itu PT Garmak Motor memproduksi mobil komersil bermerek Morina (Mobil Rakyat Indonesia) dengan kandungan lokal hingga 60%. Mobil ini diperuntukan sebagai angkutan masyarakat pedesaan, mobil ini hanya bertahan 5 tahun. Kemudian pada tahun 1996 Menristek BJ Habibie pada waktu itu menggagas Maleo, mobil berkapasitas 1.200 cc yang dirancang seharga Rp.30 jutaan, komponan lokal didesaian hingga diatas 80%, proyek ini menguap setelah pemerintah meluncurkan mobnas Timor. Dilanjutkan pada tahun 1994 Grup Bakrie merancang kelahiran mobil produksi dalam negeri, konsep dan pengembangan selesai tahun 1995 dan prototipe muncul pada tahun 1997, mobil tak jadi diproduksi karena krisis moneter 1998. Kemudian pada tahun 1997 PT Timor Putra Nasional milik Hutomo Mandal Putra merealisasi mobnas berkat dukungan Soeharto melalui Keppres dan inpres, mobil merek Tomor yang sesungguhnya utuh produksi KIA asal Korea Selatan ini dihentikan oleh keputusan WTO dan IMF. Setelah reformasi pada tahun 2004 PT Karunia Abadi Niaga Citra Indah Lestari melahirkan mobil kecil (Kendaraan Niaga Cilik Irit Lincah) diharapkan sebagai pengganti bajaj, sayangnya tidak mendapat rspons baik dari masyarakat. Kemudian di tahun 2011 Wali Kota Solo Joko Widodo mempopulerkan Esemka, mobil karya siswa-siswa SMK, mobil ini pun sempat akan di jadikan mobil dinas, Esemka digadang-gadang jadi mobnas, setelah mengantongi izin dari Kemenhub, Esemka mulai diproduksi banyak dan dipasarkan di Solo dan sekitarnya, meski begitu pamor Esemka perlahan meredup. Pada tahun 2015 ini Jokowi menyaksikan penandatanganan MoU antara Proton dan PT Adi Perkasa Citra Lestari saat kunjungan kerja ke Malaysia, nota kesepahaman itu untuk studi kelayakan tentang pengembangan Proton di Indonesia.(sindo/9/2/2015)

Dari perjalanan panjang mobnas sampai saat ini yang belum terwujud membuktikan bahwa pemerintah tidak serius dalam hal kebijakan, sumber daya manusia (SDM) negeri ini ada dan berkualitas tidak kalah dengan negara lain soal otomotif, tinggal dikembangkan, anak-anak bangsa ini sudah membuktikan dan menghasilkan mobil Esemka yang populer, seharusnya Presiden Jokowi bisa mewujudkan mimmpinya ketika menjadi Wali Kota Solo dengan menjadikan mobil nasional Esemka menjadi kendaraan masyarakat Indonesia karena saat ini Jokowi sudah jadi Presiden, punya kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan terkait mobnas.

Wacana pengembangan mobnas dengan melibatkan perusahaan asal Malaysia Proton merupakan kebijakan yang tidak tepat, karena tidak ada timbal balik untuk kesejahteraan rakyat, kunjungan kenegaraan presiden jokowi ke malaysia seharusnya dimanfaatkan untuk mendesak Malaysia kaitanya dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) agar lebih manusiawi dalam penempatan maupun perlakuan di negara tersebut, atau kerjasama penjagaan perbatasan antar dua negara. Sebaiknya rencana kerjasama dengan perusahaan malaysia proton tidak diteruskan karena masih banyak pekerjaan rumah Pemerintah Jokowi yang perlu dan segera diselesaikan, kisruh KPK dan Polri perlu tindakan tegas dari Presiden sehingga tidak berlarut-larutmaslahnya, menyelamatkan ekonomi karena nilai tukar rupiah terus melemah, belum ada tanda-tanda membaik.

Mobnas adalah kebijakan nasional, kebijakan negara, bukan kebijakan swasta. Seharusnya pemerintah terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang, jika pemerintah serius mengembangkan mobnas harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang lebih ahli. Anak-anak bangsa juga sudah bisa membuat mobil, tetapi jika ingin membangun industri mobil dari hulu sampai hilir ini yang berat, harus dikerjakan dengan perencanaan yang matang dan Indonesia bisa melakukannya.

Harapan besar masyarakat Indonesia memiliki mobil nasional sangat besar, jika pemerintah serius, saat ini bisa meneruskan program mobil nasional Esemka yang telah dirintis di Solo, Presiden bisa mengembangkan mobil Esemka untuk diproduksi massal dari pada menggandeng industri negara lain, sumber daya alam sebagai bahan baku sudah ada di dalam negeri sedangkan sumber daya manusia sebagai pengelola juga sudah ahli, semuanya bisa dimanfaatkan, dan tentunya jika sudah terwujud adanya mobnas buatan sendiri, tentunya kita akan bangga sebagai bangsa Indonesia.

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM)

Jateng Pos, 10 Februari 2015